Ketepatan Skema Pengaturan Impor BBM melalui PERTAMINA: BP-AKR, Shell, dan Vivo Diminta Jaga Komitmen Pasar dan Stabilitas Pasar

Foto: Shell

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa skema pengaturan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku saat ini telah dilakukan secara tepat dan terukur. Pengaturan ini mempertimbangkan kebutuhan nasional, kapasitas distribusi, dan ketahanan energi, sekaligus menjaga neraca perdagangan dan pengendalian devisa negara.

Berdasarkan pernyataan menteri ESDM data realisasi impor BBM badan usaha swasta pada tahun 2025 telah mencapai kuota 100% dari alokasikan yang dibandingkan pada alokasi reliasasi kouta tahun 2024. Bahkan, untuk tahun 2025 menteri ESDM telah menambahkan alokasi tambahan sebesar 10% dari angka realisasi SPBU badan usaha swasta dari kuota sebelumnya sebagai bentuk angka antisipasi kenaikan konsumsi nasional.

“Contohnya, SPBU badan usaha swasta pada tahun 2024 angka realisasi impor BBM atas kebutuhan bisnis SPBU badan usaha swasta 100.000 KL. Nah pada tahun 2025 kementerian ESDM sudah melakukan kajian atas usulan kouta realisasi impor tahun 2025 yang di ajukan oleh badan usaha hilir migas swasta SPBU pada akhir tahun 2024, untuk kebutuhan satu tahun 2025. Dari usulan tersebut Kementerian ESDM melakukan kajian dengan mempertimbangkan angka kebutuhan nasional, kapasitas distribusi, dan ketahanan energi dan bahkan pontensi akan terjadinya lonjakan permintaan, maka dari inilah muncul angka total dari kebutuhan BBM nasional dan angka realisasi impor yang akan di lakukan oleh BUMN dan Badan usaha swasta pada tahun 2025 yang tertera pada neraca komuditas,” kata Iwan.

Baca Juga

Ketepatan Skema Pengaturan Impor BBM melalui PERTAMINA: BP-AKR, Shell, dan Vivo Diminta Jaga Komitmen Pasar dan Stabilitas Pasar

“Maka, sudah tepat kementerian ESDM menambahkan 10% dari angka perbandingan realisasi impor tahun 2024 dan angka usulan atas kebutuhan realisasi impor tahun 2025 kepada badan usaha swasta dengan banyak hal yang dipertimbangkan terutama akan neraca perdagangan dan pengendalian devisa negara. Jadi juga perlu diketahui bahwa langkah kementerian ESDM melakukan upaya persuasif dengan membuka dialog kepada badan usaha swasta dan BUMN agar badan usaha swasta ini membeli BBM kepada pertamina dikarenakan kouta impor yang dimiliki pertamina belum teralisasi 100%, sehingga pertamina masih dapat melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan Badan usaha Swasta dengan suatu perhitungan hingga akhir desember kegiatan impor ditambah dengan produksi dalam negeri BBM oleh pertamina mencukupi angka kebutuhan BBM nasional,” kata Iwan.

Iwan mengatakan “Namun, hingga kesepakatan itu tercapai, dua badan usaha besar BP-AKR dan Shell, tercatat tidak melakukan pembelian BBM ke Pertamina meskipun skema tersebut telah dibuka dan tersedia. Padahal, dalam kondisi kuota impor telah terealisasi penuh, opsi pembelian dari Pertamina merupakan solusi resmi dan sah yang disediakan pemerintah guna menjamin kelancaran distribusi BBM di SPBU milik badan usaha swasta dan stabilitas pasar.”

“Ketidakterlibatan BP-AKR dan Shell dalam pembelian pasokan dari Pertamina menimbulkan pertanyaan besar adanya motivasi yang tidak sejalan dengan kepentingan pasar dan konsumen. Hal ini akan meberikan dampak terjadi pengurangan pasokan secara signifikan di jaringan SPBU mereka, yang berujung pada gangguan layanan dan spekulasi publik. Situasi ini berpotensi menciptakan kegaduhan yang tidak perlu di sektor hilir migas. Padahal pemerintah mengimbau seluruh badan usaha BUMN ataupun Swasta untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sektor hilir migas nasional," ujar Iwan Bento Wijaya, Ketua Umum PP KMR.