Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen di RAPBN 2027 Dinilai Ambisius, Investasi dan Daya Beli Jadi Kunci
ACEH — Ekonom menyambut optimisme pemerintah yang memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, capaian tersebut tidak akan datang dengan sendirinya. Diperlukan kombinasi kebijakan fiskal yang ekspansif namun selektif, serta dorongan investasi swasta yang jauh lebih agresif dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.
Proyeksi awal pemerintah untuk tahun depan memang menunjukkan keberanian di tengah ketidakpastian global. Para pengamat menilai target ini lebih tinggi dari perkiraan dasar banyak lembaga internasional yang berkisar di angka 5,2 hingga 5,5 persen.
Faktor Penentu: Investasi Bukan Hanya Soal Anggaran
Investasi menjadi variabel paling krusial. Pertumbuhan 6 persen membutuhkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tumbuh signifikan, bukan sekadar komitmen. Hilirisasi sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan perlu diperluas ke sektor-sektor padat karya dan teknologi tinggi.
Para ekonom menggarisbawahi bahwa daya saing ekspor juga harus ditingkatkan. Di tengah perlambatan ekonomi mitra dagang utama, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan volume ekspor komoditas mentah. Diversifikasi produk bernilai tambah menjadi prasyarat mutlak.
Daya Beli Kelas Menengah: Mesin Pertumbuhan yang Perlu Dinyalakan
Di sisi domestik, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) masih menjadi pekerjaan rumah. Kelas menengah yang sempat tergerus akibat gejolak ekonomi beberapa tahun terakhir harus pulih lebih cepat. Tanpa daya beli yang kuat, target pertumbuhan akan sulit tercapai meski investasi mengalir deras.
Belanja pemerintah dalam RAPBN 2027 harus diarahkan pada program-program yang memiliki efek berganda tinggi. Belanja modal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur konektivitas dan irigasi modern, dinilai lebih efektif dibandingkan belanja operasional yang sifatnya konsumtif.
“Stabilitas politik dan kepastian hukum juga menjadi fondasi yang tidak bisa ditawar. Investor tidak hanya melihat insentif, tetapi juga konsistensi kebijakan,” ujar seorang pengamat ekonomi yang memantau perkembangan fiskal pemerintah.
Risiko Eksternal dan Disiplin Fiskal
Ekonom mengingatkan adanya risiko tekanan eksternal yang bisa menggagalkan target. Gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury yield) dapat memicu capital outflow yang mengganggu stabilitas makroekonomi. Kondisi ini menuntut koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Defisit anggaran yang direncanakan tetap harus dijaga dalam batas aman. Membuka ruang fiskal lebih lebar memang menggoda untuk mendorong pertumbuhan, tetapi risiko terhadap kesinambungan utang jangka panjang harus dikalkulasi dengan cermat. Penerimaan pajak yang lebih tinggi dari target menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas fiskal.
Pemerintah diharapkan mampu menunjukkan kredibilitas dalam merealisasikan reformasi perpajakan. Ekstensifikasi wajib pajak dan penguatan kepatuhan dinilai lebih realistis dibandingkan menaikkan tarif di tengah upaya menjaga daya beli.
Kesimpulannya, target 6 persen bukanlah sekadar angka, melainkan komitmen untuk mengubah struktur ekonomi. Keberhasilannya diukur dari kemampuan pemerintah menarik investasi produktif dan menjaga optimisme pelaku usaha di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
